SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
Dalam budaya Kaili, konsep "Santina" menekankan pentingnya hubungan kekerabatan yang luas dan erat. "Santina" memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya orang Kaili, termasuk dalam pengambilan keputusan, penyelesaian sengketa, dan berbagai kegiatan sosial lainnya. SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik Merupakan jurnal ilmiah yang berfokus pada kajian manajemen, kebijakan publik, dan tata kelola administrasi dengan menekankan nilai kolaborasi, jejaring sosial, dan partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan. Nama Santina mencerminkan filosofi keterhubungan dan kerja sama yang erat, yang menjadi fondasi dalam penyelesaian sengketa, perumusan kebijakan, serta penguatan kelembagaan. Jurnal ini diharapkan menjadi platform bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mendiskusikan pendekatan inovatif dalam manajemen dan administrasi publik. Journal Title : Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik Initials : SANTINA Frequency : Juni & Desember E-ISSN : 3090-8868 Chief Editor : Nora Ariani (SINTA ID 6880880) DOI Prefix : Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu Accreditation : Non Sinta INDEXED :
PENGARUH WORK-LIFE BALANCE DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP SEMANGAT KERJA: STUDI LITERATUR
Peran sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kinerja organisasi. Dalam konteks ini, keseimbangan kehidupan kerja (work-life balance) dan kepuasan kerja merupakan faktor penting yang diduga memengaruhi semangat kerja karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh work-life balance dan kepuasan kerja terhadap semangat kerja melalui pendekatan studi literatur terhadap penelitian terdahulu. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh dari artikel jurnal ilmiah yang relevan melalui basis data seperti Google Scholar, Portal Garuda, dan SINTA, yang kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian variabel dan tahun publikasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian mengindikasikan work-life balance berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja, sementara kepuasan kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap semangat kerja karyawan. Namun demikian, beberapa studi menunjukkan bahwa work-life balance tidak selalu berpengaruh secara langsung terhadap semangat kerja, melainkan melalui peran mediasi kepuasan kerja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja merupakan variabel kunci yang menjembatani hubungan antara work-life balance dan semangat kerja. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya serta memberikan implikasi praktis bagi organisasi dalam upaya meningkatkan semangat kerja karyawan.
Copyright (c) 2026 Rizal Abdul Mutaqin, Bunga Farhana , Muhamad Fardhan , Siti Sarah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM PERSPEKTIF MODEL EDWARD III: STUDI PADA UNIT PROVOS SIPROPAM POLRES MOROWALI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Unit Provos Sipropam Polres Morowali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan yang dipilih secara purposive, yaitu personel yang terlibat langsung dalam penegakan disiplin. Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan disiplin belum berjalan optimal. Pada aspek komunikasi, penyampaian informasi telah dilakukan secara rutin, namun masih bersifat satu arah dan belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh anggota. Pada aspek sumber daya, terdapat keterbatasan jumlah personel dan fasilitas pendukung yang menghambat efektivitas pengawasan. Pada aspek disposisi, ditemukan adanya inkonsistensi dalam penegakan disiplin yang dipengaruhi oleh faktor kedekatan dan solidaritas antaranggota. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, meskipun mekanisme telah tersedia, masih terdapat kendala dalam koordinasi dan proses administrasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan disiplin tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kualitas komunikasi, kecukupan sumber daya, integritas pelaksana, serta efektivitas struktur birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang bersifat sistemik, terutama dalam penguatan budaya organisasi, peningkatan kapasitas sumber daya, serta modernisasi sistem administrasi berbasis teknologi.
Copyright (c) 2026 Offan Valentino Torokano, Mahfuzat Lamakampali, Muhammad Husain Borahima https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KINERJA PAMOBVIT POLDA SULAWESI TENGAH DALAM PENGAMANAN OBJEK VITAL PERBANKAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja aparat kepolisian dalam pelayanan jasa pengamanan objek vital perbankan pada Direktorat Pengamanan Objek Vital (Pamobvit) Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Pengamanan sektor perbankan merupakan bagian penting dari upaya menjaga stabilitas keamanan dan ekonomi, mengingat lembaga perbankan termasuk dalam kategori objek vital yang memiliki potensi kerawanan tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive yang terdiri dari aparat Pamobvit dan pihak perbankan sebagai pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja aparat kepolisian pada aspek produktivitas, kualitas layanan, dan responsivitas berada pada kategori baik, yang ditandai dengan kesiapsiagaan aparat, upaya pemberian pelayanan terbaik, serta kemampuan merespons kebutuhan pengamanan secara cepat. Namun demikian, pada aspek responsibilitas masih ditemukan kelemahan berupa ketidaksesuaian pelaksanaan tugas di lapangan, sedangkan aspek akuntabilitas belum optimal yang ditunjukkan oleh belum meratanya kerja sama pengamanan antara kepolisian dan pihak perbankan. Secara keseluruhan, kinerja Pamobvit Polda Sulawesi Tengah tergolong cukup baik secara operasional, namun masih memerlukan penguatan pada aspek kepatuhan prosedural dan akuntabilitas agar pelayanan pengamanan objek vital perbankan dapat berjalan lebih efektif dan terstandarisasi.
Copyright (c) 2026 Rohki Fransiscus Purba, Timudin DG Mangera Bauwo, Ince Dian Afnita https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS MANAJEMEN PROGRAM BEASISWA PEMUDA TANGGUH DI KOTA SURABAYA BERDASARKAN PERSPEKTIF POAC
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen Program Beasiswa Pemuda Tangguh di Kota Surabaya sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah ketidaktepatan sasaran penerima beasiswa yang menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur melalui analisis berbagai sumber sekunder yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan teori manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling) untuk menilai efektivitas pengelolaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum program telah dirancang dengan baik dan didukung oleh regulasi yang jelas, namun masih terdapat kelemahan pada aspek perencanaan dan pengawasan, khususnya dalam proses verifikasi data penerima. Hal ini berdampak pada ketidaktepatan sasaran program. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem verifikasi dan pengawasan agar program dapat berjalan secara lebih efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.
Copyright (c) 2026 Aghnia Rohmatul Aulia, Afni Aminatul Zahroh, Farah Amalia Pradina, Najwa Bilqis Maulidia, Meirinawati Meirinawati, Trenda Aktiva Oktariyanda https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN RETRIBUSI SAMPAH BERBASIS INDIKATOR KINERJA DI KELURAHAN BIROBULI UTARA KOTA PALU
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelayanan retribusi sampah di Kelurahan Birobuli Utara Kota Palu. Permasalahan penelitian dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya berbagai kendala dalam pelayanan, seperti keterbatasan sumber daya, belum meratanya pelayanan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran retribusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Informan penelitian terdiri dari lurah, sekretaris kelurahan, aparatur kelurahan, dan masyarakat yang dipilih secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja ASN dalam pelayanan retribusi sampah berdasarkan indikator kualitas dan ketepatan waktu tergolong baik, ditandai dengan pelayanan yang relatif responsif dan pelaksanaan tugas yang sesuai jadwal. Namun, pada indikator kuantitas, efektivitas, dan kemandirian masih ditemukan berbagai kelemahan, seperti keterbatasan armada dan tenaga kerja, pemanfaatan sumber daya yang belum optimal, serta rendahnya inisiatif aparatur dalam pelaksanaan tugas. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja ASN dalam pelayanan retribusi sampah belum optimal secara menyeluruh dan memerlukan perbaikan, terutama dalam aspek efektivitas, pemerataan pelayanan, dan penguatan kapasitas aparatur.
Copyright (c) 2026 Ritamin Ritamin, Dewi Cahyawati Abdullah, Mini Mini https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS FUNGSI MANAJEMEN DINAS LINGKUNGAN HIDUP JAKARTA DALAM MENGATASI TANTANGAN PENGELOLAAN SAMPAH DI TPST BANTARGEBANG
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi manajemen organisasi berdasarkan pendekatan George R. Terry (POAC) serta mengevaluasi kapasitas manajemen Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dalam pengelolaan sampah di TPST Bantargebang. Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi di DKI Jakarta berdampak pada meningkatnya volume sampah yang menekan kapasitas pengelolaan dan memicu kondisi overcapacity di TPST Bantargebang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual fungsi manajemen telah diterapkan, namun implementasinya belum optimal. Hal ini ditunjukkan oleh lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, dominasi metode open dumping, serta keterbatasan sistem pengawasan berbasis risiko. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan yang berkontribusi terhadap meningkatnya potensi risiko kegagalan struktur timbunan sampah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi fungsi manajemen, penerapan teknologi pengelolaan yang sesuai standar, serta pengembangan sistem pengawasan berbasis data guna mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Copyright (c) 2026 Annisa Rahma Ariyani, Vike Agestian Frastami, Kirani Felita June, Cahya Kayla Az Zahra Hartono, Meirinawati Meirinawati, Trenda Aktiva Oktariyanda https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS WIYUNG
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pelayanan kesehatan di Puskesmas Wiyung berdasarkan persepsi masyarakat yang disampaikan melalui ulasan pada platform Google Maps. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis isi (content analysis) terhadap 68 ulasan pengguna dalam rentang waktu 2023–2026. Data dianalisis melalui tahapan reduksi, pengkodean, klasifikasi berdasarkan lima dimensi SERVQUAL (tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy), serta interpretasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kualitas pelayanan berada dalam kategori cukup baik, yang ditunjukkan oleh dominasi ulasan positif, terutama pada dimensi tangibles dan assurance. Namun demikian, masih terdapat permasalahan pada dimensi responsiveness dan reliability yang belum konsisten, khususnya terkait waktu tunggu dan sistem antrean. Selain itu, dimensi empathy menjadi aspek yang paling banyak mendapatkan keluhan, terutama terkait sikap petugas yang kurang ramah dan kurang responsif terhadap kebutuhan pasien. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan perlu difokuskan tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada kualitas interaksi antara petugas dan pasien. Penelitian ini juga menegaskan bahwa ulasan digital dapat menjadi sumber data alternatif dalam mengevaluasi kualitas pelayanan publik.
Copyright (c) 2026 Chelsea Denisa, Shahirah Nurza Illani, Eka Nur Anggraini, Rikha Janatul Ma'wa, Trenda Aktiva Oktariyanda, Meirinawati Meirinawati https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
IMPLEMENTASI PROGRAM HIDROPONIK 1000 LUBANG TANAM PADA KECAMATAN KARAWACI KOTA TANGERANG
Penelitian ini berfokus pada implementasi Program Hidroponik 1000 Lubang Tanam di Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti menurunnya partisipasi anggota aktif Kelompok Wanita Tani (KWT), keterbatasan pendamping program, ketidaklengkapan sarana hidroponik, serta rendahnya kepatuhan dan responsivitas KWT dalam pencatatan dan pelaporan kegiatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program Hidroponik 1000 Lubang Tanam dengan menggunakan teori Marilee S. Grindle melalui metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Hidroponik 1000 Lubang Tanam di Kecamatan Karawaci belum berjalan optimal. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan pendampingan, peningkatan pemasaran hasil, peningkatan partisipasi anggota KWT, serta dukungan kebijakan daerah yang lebih spesifik agar program dapat berjalan secara berkelanjutan.
Copyright (c) 2026 Dila Marisa Faujiah, Ayuning Budiati https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
IMPLEMENTASI MODEL PENTAHELIX DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DI ERA DIGITAL
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran model pentahelix dalam mendukung transformasi digital pendidikan sekolah dasar, khususnya pada wilayah yang memiliki keterbatasan akses infrastruktur dan kondisi geografis di Kalimantan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap berbagai aktor yang terlibat dalam ekosistem pendidikan, yaitu pemerintah, akademisi, sektor swasta, masyarakat, dan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi model pentahelix belum berjalan secara optimal. Kolaborasi antaraktor masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistematis, dengan dominasi peran pemerintah dalam penyediaan kebijakan dan fasilitas. Selain itu, keterbatasan infrastruktur digital, kondisi geografis, serta rendahnya literasi digital menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan transformasi pendidikan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada efektivitas koordinasi antaraktor dan kesiapan sumber daya manusia. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyesuaian program antaraktor agar lebih sesuai dengan kebutuhan pendidikan di wilayah dengan keterbatasan akses.
Copyright (c) 2026 Navila Ayu Ariyanti, Nadhifa Firtininda Hapsari, Indah Prabawati, Firre An Suprapto https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR DALAM MENDUKUNG KESETARAAN AKSES PENDIDIKAN DASAR MENUJU SDGS 4
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) dalam mendukung pemerataan akses pendidikan dasar serta kontribusinya terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 4. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui studi literatur dan analisis data sekunder, khususnya data angka anak tidak sekolah berdasarkan kuintil pengeluaran tahun 2022–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Indonesia Pintar berkontribusi dalam menurunkan angka anak tidak sekolah, terutama pada kelompok ekonomi terbawah. Namun demikian, penurunan tersebut belum sepenuhnya mampu mengurangi kesenjangan akses pendidikan antar kelompok pengeluaran. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas program masih bersifat parsial dan belum optimal dalam menjangkau kelompok paling rentan. Kendala implementasi yang ditemukan meliputi ketidaktepatan sasaran penerima, keterlambatan penyaluran bantuan, serta keterbatasan akses di wilayah tertentu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek pendataan, validasi penerima, serta koordinasi antar lembaga guna meningkatkan efektivitas program dalam mendukung pemerataan pendidikan dan pencapaian SDGs 4.
Copyright (c) 2026 Nadeak Nadeak, Mila Rahmawati, Indah Prabawati, Firre An Suprapto https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN GRESIK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Gresik dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan informan yang dipilih secara purposive, meliputi pemerintah daerah, pelaksana program, dan penerima manfaat. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif serta evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Hasil penelitian menunjukkan bahwa program RTLH berkontribusi terhadap perbaikan kondisi fisik hunian dan peningkatan kualitas tempat tinggal dengan tingkat realisasi sebesar 86,2%. Namun demikian, dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan, khususnya pada aspek ekonomi, masih terbatas dan belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Kendala utama dalam implementasi program meliputi keterbatasan sumber daya, belum optimalnya koordinasi antar lembaga, serta ketidaktepatan sasaran penerima manfaat. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa program RTLH belum optimal dalam menurunkan tingkat kemiskinan karena masih berfokus pada output fisik. Oleh karena itu, diperlukan integrasi kebijakan lintas sektor serta perbaikan sistem implementasi agar program dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Copyright (c) 2026 Felinta Qori’atus Syifa, Nayla Maharoh Saniyyah, Indah Prabawati, Firre An Suprapto https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS STRUKTUR KETENAGAKERJAAN DAN KETIMPANGAN GENDER DI KOTA SURABAYA TAHUN 2024
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur ketenagakerjaan serta ketimpangan gender dalam distribusi tenaga kerja di Kota Surabaya tahun 2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif, berdasarkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya. Analisis dilakukan terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas berdasarkan status pekerjaan dan jenis kelamin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur ketenagakerjaan didominasi oleh kategori buruh/karyawan/pegawai sebesar 56,5%, yang merepresentasikan sektor formal. Namun, sektor informal masih menyerap sekitar 43,5% tenaga kerja, yang menunjukkan adanya dualisme pasar kerja. Dari sisi gender, tenaga kerja laki-laki mendominasi dengan proporsi 57,0%, sedangkan perempuan sebesar 43,0%. Perempuan cenderung terkonsentrasi pada pekerjaan informal dan tidak dibayar, sementara laki-laki lebih dominan pada sektor formal. Temuan ini mengindikasikan bahwa struktur ketenagakerjaan di Kota Surabaya belum sepenuhnya inklusif dan masih dipengaruhi oleh ketimpangan gender. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan ketenagakerjaan yang tidak hanya berfokus pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga pada peningkatan kualitas pekerjaan dan pemerataan akses kerja bagi perempuan.
Copyright (c) 2026 Zaskia Bilqis, Wia Cynara S. Putri Sampoerna, Indah Prabawati, Firre An Suprapto https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERAN DIGITAL GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI PEMERINTAH
Penelitian ini mengkaji peran digital governance dalam meningkatkan transparansi pemerintah di Indonesia. Digital governance, yang mencakup penggunaan teknologi digital dalam administrasi publik, semakin menjadi strategi penting untuk mendorong keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur dan analisis data sekunder dari laporan pemerintah serta publikasi akademik. Temuan menunjukkan bahwa implementasi mekanisme digital governance—seperti portal e-government, platform data terbuka, dan sistem layanan publik digital—telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi dengan memungkinkan masyarakat mengakses informasi pemerintah dan memantau pengeluaran publik. Namun, tantangan seperti kesenjangan infrastruktur digital, keterbatasan literasi digital, dan resistensi terhadap perubahan institusional masih menghambat implementasi yang optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi terhadap digital governance, yang didukung oleh kerangka regulasi dan inisiatif peningkatan kapasitas, sangat penting untuk mempertahankan dan meningkatkan transparansi pemerintah.
Copyright (c) 2026 Sri Yulianty Mozin, Hardiyanto Hardiyanto https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENINGKATAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) PEREMPUAN DI INDONESIA
Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, termasuk di sektor ketenagakerjaan. Namun, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan PUG dalam meningkatkan partisipasi kerja perempuan serta mengidentifikasi hambatan struktural yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur sistematis dengan memanfaatkan data sekunder dari dokumen kebijakan, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), jurnal ilmiah, serta laporan lembaga internasional. Analisis dilakukan menggunakan teknik analisis isi dengan pendekatan tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi PUG telah tersedia, implementasinya belum berjalan optimal. Hal ini ditandai oleh stagnasi TPAK perempuan yang masih berada pada kisaran 53% serta adanya kesenjangan yang cukup besar dibandingkan laki-laki. Hambatan utama implementasi kebijakan meliputi keterbatasan sumber daya, pengaruh budaya patriarki, kelemahan struktur birokrasi, serta kurang efektifnya komunikasi kebijakan. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan PUG sangat bergantung pada penguatan aspek implementasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan, penguatan kelembagaan, serta perluasan sosialisasi kebijakan dapat dipertimbangkan sebagai langkah strategis dalam mendorong partisipasi kerja perempuan yang lebih inklusif.
Copyright (c) 2026 Maharani Putri Wahyu Rahmawati, Hanifah Rosyidah Az Zahroh, Indah Prabawati, Firre An Suprapto https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KUALITAS MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN INKLUSIF DALAM MENGHADAPI KETERBATASAN SUMBER DAYA DI SLB KHUSUS BINA MANDIRI SURABAYA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas manajemen pelayanan pendidikan inklusif dalam menghadapi keterbatasan sumber daya di SLB Khusus Bina Mandiri Surabaya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif, melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan pendidikan inklusif ditopang oleh strategi adaptif lembaga, yang meliputi penerapan asesmen individu, adaptasi kurikulum berbasis keterampilan hidup (life skills), fleksibilitas peran tenaga pendidik, serta penguatan sistem pelaporan dan akuntabilitas. Di sisi lain, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan struktural (resource gap) berupa keterbatasan tenaga profesional dan anggaran, yang berdampak pada praktik multitasking guru dan terbatasnya layanan pendukung. Untuk mengatasi hal tersebut, sekolah mengembangkan strategi kolaborasi lintas sektor dan optimalisasi sumber daya yang tersedia. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya ditentukan oleh kapasitas internal lembaga, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan yang lebih kuat dalam distribusi sumber daya dan penguatan tenaga profesional.
Copyright (c) 2026 Amalia Azka, Arifata Nismara Cleophila, Rizky Amelia Azzahratullah, Parisa Salwa Anjasari, Meirinawati Meirinawati, Trenda Aktiva Oktariyanda https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PRAKTIK MALADMINISTRASI DALAM PELAYANAN PERTANAHAN DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Pelayanan pertanahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan salah satu sektor pelayanan publik yang secara konsisten menempati posisi teratas dalam laporan pengaduan masyarakat kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Sepanjang 2023–2024, bidang agraria/pertanahan menjadi substansi laporan terbanyak, mencapai 23% pada 2023 dan 17,17% (1.861 laporan) pada 2024, sementara Kementerian ATR/BPN secara konsisten menjadi instansi terlapor terbanyak kedua setelah pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola praktik maladministrasi dalam pelayanan pertanahan, mekanisme pengawasan ORI terhadap BPN, serta hambatan dan upaya penguatan kelembagaan pengawasan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi kasus, dan analisis dokumen terhadap laporan resmi ORI, putusan rekomendasi, serta literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maladministrasi dalam pelayanan pertanahan didominasi oleh penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, dan tidak memberikan pelayanan—bukan sekadar kesalahan individual, melainkan disfungsi sistemik akibat lemahnya akuntabilitas dan budaya birokrasi. Meskipun ORI telah menerapkan mekanisme represif (pemeriksaan, rekomendasi) maupun preventif (penilaian kepatuhan, investigasi sistemik), efektivitasnya terbatas oleh sifat rekomendasi yang non-koersif. Novelty penelitian ini terletak pada analisis integratif antara dimensi yuridis dan empiris pengawasan ORI di sektor pertanahan dalam rentang waktu 2020–2024, yang sebelumnya belum dikaji secara komprehensif dalam konteks hukum administrasi negara Indonesia.
Copyright (c) 2026 Raihan A. Hanasi, Siti Fatimah, Dwi Amalia Harun, Fatma Nia Kasim, Yasifah Tri Lewana https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH DALAM MENINGKATKAN AKSES PENDIDIKAN BERKUALITAS DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dalam meningkatkan akses pendidikan berkualitas di Universitas Negeri Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi dokumen dengan memanfaatkan data sekunder berupa peraturan pemerintah, jurnal ilmiah, laporan resmi, serta data penerimaan mahasiswa terkait implementasi program KIP Kuliah. Analisis dilakukan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa Program KIP Kuliah berkontribusi dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah melalui pemberian bantuan biaya pendidikan dan dukungan biaya hidup. Data Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tahun 2026 menunjukkan bahwa dari 6.509 mahasiswa yang diterima di Universitas Negeri Surabaya, sebanyak 1.293 mahasiswa merupakan penerima Program KIP Kuliah. Namun demikian, implementasi program masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan efektivitas penyebaran informasi, keterlambatan pencairan bantuan, potensi ketidaktepatan sasaran penerima, serta kompleksitas prosedur administrasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan efektivitas komunikasi, penguatan sistem pengawasan dan verifikasi, serta penyederhanaan prosedur administrasi untuk mengoptimalkan implementasi program dan mendorong akses pendidikan tinggi yang lebih merata.
Copyright (c) 2026 Chelsea Denisa, Shahirah Nurza Illani, Indah Prabawati, Firre An Suprapto https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
MALADMINISTRASI DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL: KAJIAN TRANSPARANSI DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN GORONTALO
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk maladministrasi dalam penyaluran bantuan sosial serta mengkaji tingkat transparansi data penerima bantuan sosial di Kabupaten Gorontalo. Permasalahan maladministrasi dalam pengelolaan bantuan sosial menjadi isu krusial karena berdampak pada ketidaktepatan sasaran bantuan, rendahnya akuntabilitas pemerintah daerah, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi literatur dan dokumentasi yang meliputi regulasi, laporan resmi, jurnal ilmiah, serta dokumen terkait pengelolaan bantuan sosial. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang mencakup tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga bentuk utama maladministrasi dalam penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Gorontalo, yaitu ketidakakuratan data penerima bantuan, penyimpangan dalam prosedur verifikasi dan validasi, serta lemahnya mekanisme pengaduan masyarakat. Selain itu, tingkat transparansi data penerima bantuan sosial masih tergolong rendah, yang ditandai oleh terbatasnya keterbukaan informasi, sulitnya akses data bagi masyarakat, rendahnya partisipasi publik dalam proses verifikasi, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data bantuan sosial. Temuan ini mengindikasikan bahwa rendahnya transparansi berkontribusi terhadap terjadinya maladministrasi dalam penyaluran bantuan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui pengembangan sistem pengelolaan bantuan sosial berbasis digital yang terintegrasi, penguatan mekanisme partisipasi masyarakat, serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelola bantuan sosial yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Copyright (c) 2026 Raihan A. Hanasi, Moh. Rifky Abdullah, Riskawati Ma’ruf, Fitra Kadir, Andini Gagaube, Salsa Nabila Baks https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS PERSEPSI PELAKU UMKM TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM ADMINISTRASI PERPAJAKAN: STUDI KASUS PADA UMKM WALAMA MERCH
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap kualitas pelayanan publik pada administrasi perpajakan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam memahami dan melaksanakan administrasi perpajakan, khususnya dalam penggunaan sistem perpajakan berbasis digital. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM Walama Merch yang bergerak di bidang jasa desain grafis dan ilustrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM telah memiliki pemahaman dasar mengenai kewajiban perpajakan, seperti kepemilikan NPWP, penggunaan DJP Online, dan pelaporan pajak. Namun demikian, pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam memahami laporan keuangan, arus kas, neraca, serta beberapa format administrasi perpajakan yang dianggap cukup rumit. Selain itu, informasi perpajakan lebih banyak diperoleh melalui media sosial dan lingkungan pertemanan dibandingkan dengan sosialisasi langsung dari instansi perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui edukasi, pendampingan, serta penyederhanaan sistem administrasi perpajakan bagi UMKM.
Copyright (c) 2026 Raihan A. Hanasi, Daniela Syalom Difanny Tulung, Mohamad Ilham Jahidji, Sitriyani Gue https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PRAKTIK MANAJERIAL DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA: STUDI KUALITATIF PADA SMA DI KOTA PEKALONGAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan fungsi manajemen dalam implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Kota Pekalongan serta dampaknya terhadap kualitas pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber berita online dan website resmi pemerintah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan dengan mengelompokkan informasi berdasarkan fungsi manajemen, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan sumber daya manusia (staffing), dan pengawasan (controlling). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Kota Pekalongan telah berjalan dengan cukup baik dan didukung oleh manajemen sekolah yang relatif efektif. Perencanaan dan pengorganisasian telah dilakukan secara sistematis, sementara penempatan sumber daya manusia dan pengawasan juga telah berjalan meskipun masih terdapat beberapa kendala. Implementasi tersebut memberikan dampak positif terhadap kualitas pembelajaran, seperti meningkatnya keaktifan siswa dan kreativitas guru. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan sarana prasarana dan kesiapan guru dalam memahami kurikulum baru. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah.
Copyright (c) 2026 Nayla Maharoh Saniyyah, Felinta Qori’atus Syifa, Shafina Tri Ameylia, Shafira Izzani Maulanaia, Meirinawati Meirinawati, Trenda Aktiva Oktariyanda https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DI KABUPATEN PANDEGLANG
Ketahanan pangan khususnya penyelenggaraan cadangan pangan merupakan salah satu permasalahan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pandeglang memiliki potensi pertanian yang besar, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam hal pendistribusian pangan bagi masyarakat, terutama pada wilayah-wilayah terpencil dan rawan bencana. Untuk itu, berbagai upaya dilakukan untuk mengatasinya. Salah satu kebijakan yang diinisiasi pemerintah adalah Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Pandeglang dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Mazmanian & Sabatier (1983), yang meliputi tiga aspek, yaitu dapat tidaknya masalah ditangani, kemampuan keputusan kebijakan untuk menstruktur implementasi, serta variabel non-hukum yang memengaruhi implementasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Pandeglang dapat dinilai telah efektif secara administratif, prosedural, dan operasional karena program cadangan pangan mampu berjalan, terdistribusi, dan diterima masyarakat sesuai ketentuan regulasi yang berlaku. Akan tetapi, efektivitas tersebut belum sepenuhnya mencapai dimensi substantif dan transformatif karena tujuan besar kebijakan, yaitu terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan yang merata, mandiri, dan berkelanjutan, masih menghadapi berbagai kendala struktural, sosial ekonomi, teknologi, dan kapasitas sumber daya daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek pendanaan berkelanjutan, modernisasi sistem koordinasi dan data, pembangunan infrastruktur wilayah, serta strategi pemberdayaan masyarakat agar implementasi kebijakan cadangan pangan di Kabupaten Pandeglang dapat mencapai efektivitas yang lebih optimal dan berkelanjutan sesuai amanat peraturan tersebut.
Copyright (c) 2026 Alvina Maudia https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DALAM MENCEGAH ALIH FUNGSI LAHAN DI KOTA SERANG
Alih fungsi lahan pertanian menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga ketahanan pangan di daerah yang mengalami tekanan pembangunan tinggi. Meskipun kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) telah ditetapkan, efektivitas implementasinya di tingkat lokal masih menjadi persoalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan LP2B dalam mengendalikan alih fungsi lahan di Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model implementasi kebijakan dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan LP2B belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan, belum efektifnya penegakan sanksi, terbatasnya koordinasi antar organisasi, serta belum tersedianya insentif bagi pemilik lahan. Selain itu, tekanan ekonomi dan meningkatnya nilai lahan turut mendorong terjadinya alih fungsi lahan. Temuan penelitian menunjukkan adanya implementation gap, yaitu kesenjangan antara kekuatan normatif kebijakan dan kapasitas implementasinya di tingkat lokal. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan perlindungan lahan pertanian tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada penguatan kapasitas institusional, integrasi koordinasi antar aktor, serta penyediaan insentif ekonomi yang memadai.
Copyright (c) 2026 Septa Pratama Suryani, Ahmad Sururi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
STRATEGI OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH UNTUK MENGURANGI KETERGANTUNGAN FISKAL KOTA SURABAYA TERHADAP DANA TRANSFER PUSAT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mengurangi ketergantungan fiskal Kota Surabaya terhadap dana transfer pemerintah pusat. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, regulasi pemerintah, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi PAD Kota Surabaya yang mencapai 60,29% dari total pendapatan daerah mencerminkan tingkat kemandirian fiskal yang relatif kuat. Dominasi pajak daerah sebagai komponen utama PAD didukung oleh tingginya aktivitas ekonomi perkotaan serta implementasi digitalisasi dalam sistem pemungutan pajak. Namun demikian, struktur PAD yang terkonsentrasi pada pajak daerah juga menunjukkan potensi kerentanan fiskal terhadap dinamika ekonomi, sehingga kemandirian fiskal tidak hanya bergantung pada besarnya PAD, tetapi juga pada keberlanjutan dan diversifikasi sumber pendapatan daerah. Penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi PAD merupakan instrumen strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah, tetapi memerlukan pengelolaan yang adaptif dan kontekstual agar dapat berkelanjutan.
Copyright (c) 2026 Nafsah Alifatul Hasanah, Galih Wahyu Pradana, Eva Hany Fanida https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0