PENGUATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN PARTISIPATIF DI KABUPATEN SIGI

Authors

  • Mashuri Tahili Universitas Tadulako
  • Rahmawati Halim Universitas Tadulako

Keywords:

Akuntabilitas, Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, Tata Kelola Pemerintahan Desa, Transparansi

Abstract

Pemerintah desa di Kabupaten Sigi mengelola kewenangan dan anggaran yang terus meningkat, tetapi praktik keterbukaan informasi, pertanggungjawaban keuangan, dan pelibatan warga dalam pengambilan keputusan masih belum berjalan optimal. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkuat kapasitas aparatur pemerintah desa dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi secara terpadu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kegiatan dilaksanakan di tiga desa mitra di Kecamatan Sigi Biromaru, yaitu Desa Kalukubula, Desa Mpanau, dan Desa Jono Oge, pada Juli hingga Oktober 2026 dengan melibatkan 45 peserta yang terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, dan unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif yang memadukan pemetaan kebutuhan, pelatihan tematik dalam tiga modul, pendampingan berbasis klinik konsultasi, penyusunan rencana tindak lanjut, serta monitoring dan evaluasi. Data dikumpulkan melalui pre-test dan post-test, lembar observasi praktik tata kelola, wawancara, dan diskusi kelompok terarah, kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif menggunakan N-gain dan secara tematik. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan rata-rata skor pemahaman peserta dari 52,1 menjadi 81,4 dengan N-gain sebesar 0,61 (kategori sedang). Perubahan juga terlihat pada praktik kelembagaan: ketiga desa memasang infografis APBDes dan memperbarui kanal informasi daring, dua desa menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) desa, seluruh desa menyediakan kanal pengaduan, dan proporsi kehadiran perempuan dalam musyawarah desa meningkat. Kombinasi pelatihan dan pendampingan praktik menunjukkan potensi untuk mendorong perubahan tata kelola desa secara lebih konkret. Keberlanjutan program memerlukan dukungan regulasi dan pembinaan rutin dari pemerintah kecamatan dan kabupaten.

References

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sigi. (2024). Kabupaten Sigi dalam angka 2024. BPS Kabupaten Sigi.

Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. European Law Journal, 13(4), 447–468. https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Diyanti, F., Nazhara, A. H., & Salma, A. (2026). Penguatan kapabilitas aparatur desa dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. ABDIMU: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 5(1), 10–14.

Fung, A. (2006). Varieties of participation in complex governance. Public Administration Review, 66(s1), 66–75. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00667.x

Grindle, M. S. (2007). Good enough governance revisited. Development Policy Review, 25(5), 553–574. https://doi.org/10.1111/j.1467-7679.2007.00385.x

Gunawan, J. H., Santy, I. C., Sitorus, S. L., Patrisia, N. E., Darmi, T., Adriadi, R., & Rosidin. (2026). Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui bimbingan teknis tata kelola pemerintahan Desa Padang Pelasan Kabupaten Seluma. Setawar Abdimas, 5(2), 307–315.

Hake, R. R. (1998). Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses. American Journal of Physics, 66(1), 64–74. https://doi.org/10.1119/1.18809

Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014). The action research planner: Doing critical participatory action research. Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-4560-67-2

Kirkpatrick, D. L., & Kirkpatrick, J. D. (2006). Evaluating training programs: The four levels (3rd ed.). Berrett-Koehler.

Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik (Edisi ke-1). Andi.

Meijer, A. (2013). Understanding the complex dynamics of transparency. Public Administration Review, 73(3), 429–439. https://doi.org/10.1111/puar.12032

Oci, Y., Permana, D., Nababan, S. R. M., & Ndawa, E. (2026). Pendampingan tata kelola dana desa yang transparan dan akuntabel di Desa Sukaraja, Kecamatan Warunggunung. TENSILE: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 4(2), 234–245.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Downloads

Published

2026-11-11

How to Cite

Tahili, M., & Halim, R. (2026). PENGUATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN PARTISIPATIF DI KABUPATEN SIGI. LEMBAH: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(1), 513–521. Retrieved from https://journal.stiapancamargapalu.ac.id/index.php/lembah/article/view/392

Similar Articles

<< < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.