IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN KENDARAAN DINAS KHUSUS PADA SATUAN BRIMOB POLDA SULAWESI TENGAH
Keywords:
Implementasi Kebijakan, Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Sumber DayaAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas khusus pada Satuan Brimob Polda Sulawesi Tengah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Fokus penelitian mengacu pada empat indikator implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal. Hambatan utama terletak pada kurangnya efektivitas komunikasi internal, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta birokrasi yang kaku dan prosedural. Meskipun para personel menunjukkan sikap profesional dan kesadaran tinggi terhadap pentingnya pemeliharaan, efektivitas pelaksanaan kebijakan masih terhambat oleh faktor teknis dan struktural. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan koordinasi antarunit, penambahan teknisi terlatih, optimalisasi anggaran, serta digitalisasi sistem administrasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan secara menyeluruh.
References
Brata, S. S. (2010). Metodologi penelitian. Penerbit Andi.
Grindle, M. S. (1980). Politics and policy implementation in the Third World. Princeton University Press.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.
Nugroho, R. (2009). Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan. Elex Media Komputindo.
Pasolong, H. (2013). Teori administrasi publik. Alfabeta.
Riduan. (2004). Metode dan teknik menyusun tesis. Alfabeta.
Ripley, R. B., & Franklin, G. A. (1986). Policy implementation and bureaucracy (2nd ed.). Dorsey Press.
Sugiyono. (2014). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society, 6(4), 445–488. https://doi.org/10.1177/009539977500600404
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Moh. Sandi Eka Putra, Mahfuzat Lamakampali, Nurziah Nurziah

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.