IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALU
Keywords:
Implementasi Kebijakan, Efektivitas, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan terhadap efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palu. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan cukup baik pada aspek komunikasi, sumber daya, dan disposisi. Aparatur Bapenda mampu menyampaikan informasi dengan jelas dan menyediakan layanan seperti mobil keliling untuk mempermudah masyarakat. Pegawai menunjukkan sikap jujur, terbuka, dan berkomitmen dalam melayani wajib pajak. Namun, terdapat kendala pada aspek struktur birokrasi terkait kejelasan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang masih perlu disederhanakan agar lebih mudah dipahami masyarakat. Dari sisi efektivitas, ditemukan keterbatasan sarana dan prasarana serta sistem manajemen yang belum sepenuhnya terintegrasi, yang berdampak pada efisiensi operasi program. Meskipun demikian, efisiensi unit kerja dan kejelasan tujuan program dinilai baik berkat kompetensi pegawai yang terus ditingkatkan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan fasilitas yang memadai, tindakan tegas terhadap penunggak pajak melalui sanksi, dan pendataan objek pajak baru secara berkala untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu.
References
Bungkaes H. R, Posumah, J. H., & Kiyai, B. (2013). Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. Acta Diurna.
Gahung, P. C., Warongan, J. D. L., & Mintalangi, S. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, 2(2), 143-149. https://doi.org/10.58784/rapi.145
Gymnastiar, A. (2025). Strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Serang dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies), 9(1), 43-62.
Hoogerwerf, A. (1990). Implementasi Kebijakan Publik. Rajawali.
Prawirosentono, S. (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia, "Kebijakan Kinerja Karyawan”. BPFE.
Rahmawan, E. (2012). Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Peningkatan Pendapatan Daerah (Studi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah). Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, 1(2), 23-39.
Ravianto, J. (2014). Produktivitas dan Manajemen. Lembaga Sarana Informasi Usaha dan Produktivitas. Mandar Maju.
Wahab, A. (1997). Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara.
Winarno, B. (2004). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Pressindo.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6.
Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 4.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Andy Irawan, Timudin DG Mangera Bauwo, Muhammad Husain Borahima
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
