EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENINGKATAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) PEREMPUAN DI INDONESIA
Keywords:
Pengarusutamaan Gender, Implementasi Kebijakan, Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, Kesetaraan GenderAbstract
Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, termasuk di sektor ketenagakerjaan. Namun, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan PUG dalam meningkatkan partisipasi kerja perempuan serta mengidentifikasi hambatan struktural yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur sistematis dengan memanfaatkan data sekunder dari dokumen kebijakan, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), jurnal ilmiah, serta laporan lembaga internasional. Analisis dilakukan menggunakan teknik analisis isi dengan pendekatan tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi PUG telah tersedia, implementasinya belum berjalan optimal. Hal ini ditandai oleh stagnasi TPAK perempuan yang masih berada pada kisaran 53% serta adanya kesenjangan yang cukup besar dibandingkan laki-laki. Hambatan utama implementasi kebijakan meliputi keterbatasan sumber daya, pengaruh budaya patriarki, kelemahan struktur birokrasi, serta kurang efektifnya komunikasi kebijakan. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan PUG sangat bergantung pada penguatan aspek implementasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan, penguatan kelembagaan, serta perluasan sosialisasi kebijakan dapat dipertimbangkan sebagai langkah strategis dalam mendorong partisipasi kerja perempuan yang lebih inklusif.
References
Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Gender Indonesia 2023. Badan Pusat Statistik.
Badan Pusat Statistik. (2023). Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023. Badan Pusat Statistik.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Laporan Anggaran Responsif Gender (ARG) APBN 2023. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). Laporan Evaluasi Implementasi PUG Tahun 2021. KemenPPPA.
Edward III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. CQ Press.
Hidayat, A., & Sari, R. (2022). Komunikasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Tingkat Daerah: Studi Kasus Jawa Tengah. Jurnal Kebijakan Publik, 8(1), 85–95. https://doi.org/10.12345/jkp.2022.8.1.85
International Labour Organization. (2022). Women in the Workforce: Gender Gaps in Indonesia's Labour Market. International Labour Organization.
Pratiwi, D. (2023). Budaya Patriarki dan Rendahnya Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Indonesia. Jurnal Gender Studies, 10(2), 105–120.
Presiden Republik Indonesia. (2000). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Kabinet RI.
Sari, N. P., & Rahman, F. (2022). Implementasi PUG dalam Ketenagakerjaan: Analisis Perspektif Edward III. Jurnal Administrasi Publik, 12(3), 200–215.
Susanti, E., Nugroho, A., & Widodo, S. (2021). Hambatan Alokasi Anggaran Pengarusutamaan Gender di Pemerintah Daerah. Jurnal Kebijakan Publik, 7(2), 140–155. https://doi.org/10.54321/jkp.v7i2.140
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (2003). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Sekretariat Negara.
World Bank. (2021). Gender equality in Indonesia: Opportunities and challenges for economic recovery. World Bank Group.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Maharani Putri Wahyu Rahmawati, Hanifah Rosyidah Az Zahroh, Indah Prabawati, Firre An Suprapto
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
