IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN MASSA PADA SATUAN BRIMOB KOMPI 4 BATALIYON A PELOPOR KOTA TOLI-TOLI
Keywords:
Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur BirokrasiAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengendalian massa dalam peningkatan kinerja anggota pada Kompi 4 Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Sulawesi Tengah. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus penelitian adalah memahami secara mendalam bagaimana kebijakan pengendalian massa diterapkan di lapangan serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengendalian massa dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang jelas dan konsisten memungkinkan pelaksana dan masyarakat memahami maksud dan tujuan kebijakan. Dukungan sumber daya yang memadai, termasuk staf, fasilitas, dan wewenang, menjadi prasyarat agar kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif. Disposisi pelaksana, yang meliputi sikap, komitmen, dan pemahaman kebijakan, menentukan keberhasilan pelaksanaan. Struktur birokrasi, termasuk prosedur operasi standar (SOP) dan mekanisme koordinasi, menjadi pedoman bagi pelaksana serta memfasilitasi hubungan yang efektif antara aparat dan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pengendalian massa tidak hanya bergantung pada desain kebijakan, tetapi juga pada kesiapan organisasi, kemampuan dan sikap pelaksana, serta koordinasi yang baik. Temuan ini menjadi dasar bagi upaya peningkatan kinerja anggota Brimob dalam pengendalian massa sehingga kebijakan dapat diterapkan secara optimal dan memberikan hasil yang maksimal bagi keamanan dan ketertiban masyarakat.
References
Fidarina, N. R., & Megawati, S. (2022). Implementasi Kebijakan Pusat Inkubasi Bisnis di Universitas Negeri Surabaya. Publika, 10(4), 1283-1292. https://doi.org/10.26740/publika.v10n4.p1283-1292
Lipsky, M. (1980). Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Service. Russell Sage Foundation.
Lukas, K., Pasoreh, Y., & Golung, A. M. (2020). Peranan Komunikasi Pemerintahan dalam Membangun Citra Kepemimpinan di Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang-Mongondow. Acta Diurna Komunikasi, 2(1). Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/27109
Moleong, L. J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya.
Nugroho, R. (2016). Kebijakan Publik di Indonesia. Pustaka Pelajar.
Pasolong, H. (2013). Metode Penelitian Administrasi Publik. Alfabeta.
Salve, S., Harris, K., & Sheikh, K. (2018). Understanding the Complex Relationships among Actors Involved in the Implementation of Public-Private Mix (PPM) for TB Control in India, Using Social Theory. Int J Equity Health, 17, 73. https://doi.org/10.1186/s12939-018-0785-1
Schneider, A., & Ingram, H. (2017). Framing the Target in Policy Formulation: The Importance of Social Constructions. In M. Howlett & I. Mukherjee (Eds.), Handbook of Policy Formulation (pp. 320–336). Cheltenham, UK: Edward Elgar.
Sugiyono, S. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
Syahruddin, S. (2018). Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus. Nusa Media.
Wahab, S. A. (2010). Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan. Kencana.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Mas Gunawan, Dewi Cahyawati Abdullah, Mini Mini

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.










