PERAN DIGITAL GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI PEMERINTAH
Keywords:
Akuntabilitas, Data Terbuka, e-Government, Tata Kelola Digital, TransparansiAbstract
Penelitian ini mengkaji peran digital governance dalam meningkatkan transparansi pemerintah di Indonesia. Digital governance, yang mencakup penggunaan teknologi digital dalam administrasi publik, semakin menjadi strategi penting untuk mendorong keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur dan analisis data sekunder dari laporan pemerintah serta publikasi akademik. Temuan menunjukkan bahwa implementasi mekanisme digital governance—seperti portal e-government, platform data terbuka, dan sistem layanan publik digital—telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi dengan memungkinkan masyarakat mengakses informasi pemerintah dan memantau pengeluaran publik. Namun, tantangan seperti kesenjangan infrastruktur digital, keterbatasan literasi digital, dan resistensi terhadap perubahan institusional masih menghambat implementasi yang optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi terhadap digital governance, yang didukung oleh kerangka regulasi dan inisiatif peningkatan kapasitas, sangat penting untuk mempertahankan dan meningkatkan transparansi pemerintah.
References
Bannister, F., & Connolly, R. (2020). The great theory hunt: Does e-government really have a problem? Government Information Quarterly, 37(2), 101426. https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.101426
Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Telekomunikasi Indonesia 2022. BPS RI.
Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2021). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. Government Information Quarterly, 27(3), 264–271. https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.03.001
Dawes, S. S. (2009). Governance in the digital age: A research and action framework for an uncertain future. Government Information Quarterly, 26(2), 257–264. https://doi.org/10.1016/j.giq.2008.12.003
Heeks, R. (2018). Information and Communication Technology for Development (ICT4D). Routledge.
Janenova, S., & Kim, P. S. (2019). Innovating public service delivery in transitional countries: The case of One-Stop Shops in Kazakhstan. International Journal of Public Administration, 39(4), 323–332. https://doi.org/10.1080/01900692.2015.1018432
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2023). Laporan Tahunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2022. Kominfo.
Meijer, A. (2019). Datapolis: A public governance perspective on 'smart cities'. Perspectives on Public Management and Governance, 1(3), 195–206. https://doi.org/10.1093/ppmgov/gvx017
Osborne, S. P. (2010). The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance. Routledge.
Presiden Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
UN DESA. (2020). United Nations E-Government Survey 2020: Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development. United Nations.
Wirtz, B. W., Weyerer, J. C., & Geyer, C. (2019). Artificial intelligence and the public sector—Applications and challenges. International Journal of Public Administration, 42(7), 596–615. https://doi.org/10.1080/01900692.2018.1498103
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Sri Yulianty Mozin, Hardiyanto Hardiyanto
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
